Rencana pemerintah (Ide M. Jusuf Kalla, wapres paket SBY-JK yang memenangkan pemilu berkat pilihan orang-orang Islam endonesya) tentang pengambilan sidik jari santri pesantren yang dianggap ekstrim, benar-benar ide yang lucu banget. Berapa banyak pesantren di negara korup ini? Mungkin ada sekitar 17 ribuan pesantren, nah... berapa besar biaya proyek pemencetan jempol santri ini? Pasti milyaran perak. Itu soal biaya. Belum ada yang membahasnya mungkin karena semua orang hanya membahas ketersinggungan kaum muslim karena dituduh sebagai teroris. Padahal di balik rencana tersebut, tersembunyi sebuah nilai proyek Rupiah. Untuk keliling endonesya, bayangkan berapa besar biayanya. Untuk pulang kampung sendirian saja sudah mahal...

Selain masalah duit. Ide M. Jusuf Kalla itu lebih lucu ketimbang Jojon. Dia beranggapan kalau ekstrimisme itu lahir karena keberadaan pesantren. Mungkin saudara Jusuf Kalla itu tidak pernah memahami sejarah pesantren di negara yang mayoritas penduduknya muslim ini. Negara endonesya itu dibangun oleh otak orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Kalaupun tidak dididik dalam pesantren, paling tidak berasal dari keluarga muslim yang taat. Kalaupun tidak dari keluarga muslim yang taat, paling tidak pernah belajar dari seorang ulama, kalaupun tidak juga, paling tidak punya teman dekat yang muslim minded. Kalaupun tidak juga, tokoh-tokoh pergerakan nasional endonesya itu mesti punya tetangga anak pesantren. 

Saudara Jusuf Kalla itu mungkin lupa kalau Susilo Bambang Yudhoyono itu dibesarkan oleh keluarga pendiri Ponpes Gontor. Apakah SBY patut dicurigai sebagai teroris? Jangan mentang-mentang dia Presiden, maka Saudara Jusuf Kalla takut meminta sidik jarinya. Lalu dimana lucunya saudara Jusuf Kalla itu? Lucunya ya ide mengumpulkan sidik jari orang-orang pesantren ...

Saya yakin, yang namanya teroris itu tak mesti jebolan pesantren. Bagaimana dengan teroris yang jebolan sekolah umum. Banyak sekali kaum muda muslim fundamentalis yang tidak dididik di pesantren. Justru kebanyakan mereka adalah para mahasiswa negeri. Salah seorang teman saya yang selalu anti terhadap bendera merah putih pernah bilang kalau dia itu bercita-cita akan menegakkan syariat Islam di endonesya. Lain lagi teman saya yang bernama Pelu, dia itu asli Maluku. Dia mendukung sekali pergerakan RMS di kampungnya. Jelas sekali si Pelu itu bukan anak pesantren. Temanku yang lain, selalu memakai nama samaran, Abdul Jihad, sama sekali bukan anak pesantren. Tapi dia hafal banyak ayat-ayat Al-Qur;an. Memang sih, tetangganya anak pesantren, tapi dia mendapatkan semangat jihad justru saat masih kuliah di kampusnya di Rawamangun. Ada lagi temanku yang hanya lulusan SMA. Hingga tulisan ini saya buat, ia masih bergabung dalam sebuah gerakan underground yang memiliki visi menegakan Kalimatullah. Jadi, teroris itu tak mesti jebolan pesantren. Paham?!

Aku sendiri tak yakin kalau dengan bermodalkan sidik jari, aparat keamanan endonesya dapat mengungkap terorisme. Kalau dibilang sebagai tindakan preventif, apakah mudah koleksi sidik jari itu masih tersimpan di database kepolisian? Jangankan urusan sidik jari. Urusan identitas rakyat negeri ini saja sulit sekali dibereskan. Maksud saya adalah masalah KTP. Kartu Tanda Penduduk itu sangat penting. Saking pentingnya, orang-orang yang tak punya KTP di Jakarta bisa saja dirazia, ditangkap, dan dibuang entah kemana. Walaupun KTP begitu penting, KTP tidak dapat diandalkan dalam melakukan identifikasi jumlah rakyat. Banyak seorang warga negara endonesya yang memiliki KTP 2 sampai 3. Saya sendiri hingga sekarang punya KTP 2 dari 2 kelurahan, 2 kecamatan, 2 propinsi, tapi, untungnya masih satu negara. Bagaimana kasus KTP dobel ini bisa terjadi. Bagaimana kerja aparat kelurahan hingga Dinas Kependudukan? Ngapain saja mereka sejak pertama kali KTP dibuat? Pertanyaan ini tak perlu dijawab. Sebab kalau sampai terjawab, khawatir menimbulkan fitnah tentang kesibukan pegawai negeri mencari proyek atau orderan. Jangan, jangan bahas ini. Kasihan pegawai negeri kita itu. Mereka gajinya kecil, jadi wajar saja mereka butuh korupsi. Nanti kalau mereka sudah sekarat, biasanya tobat sendiri.

Kembali ke urusan teroris dan sidik jari. Lebih baik batalkan saja rencana tersebut. ada beberapa alasan mengapa saya tidak mendukung ide kamar mandi Jusuf Kalla ini :

1.   Ketuhanan Yang Maha Esa
2.   Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.   Biaya proyek koleksi sidik jari itu terlalu besar. lebih baik
      untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat saja
4.   Pondok Pesantren itu tidak identik dengan sekolah teroris
     (ini ide paling bego!) 
5.   Islam agama mayoritas penduduk bumi, bukan agama teroris,
      walaupun KTP teroris itu kadang-kadang Islam,
      tapi bukan berarti mereka beragama Islam.
      Agama teroris, ya teror!
6.   Kalau hanya pesantren yang dicurigai, pusat pendidikan
      non-pesantren tersinggung dong, kan mereka juga bisa
      menghasilkan pengangguran intelektual yang bisa saja terpaksa
      jadi teroris karena cari pekerjaan halal susah banget
7.   Ide yang muncul saat berak di kamar mandi
      jangan dijadikan kebijakan publik!
8.   Sejahterakan prajurit kelas teri biar tidak jadi
      beking kemaksiatan.
9.   Berantas maksiat dan korupsi sebab itu adalah
      pemantik aksi-aksi teror.
10. Cukup!